Badan Pengelola akhirnya membatalkan pungutan biaya kelangkaan air setelah kita menekan mereka habis-habisan. Kemenangan ini milik kita semua yang menolak bungkam atas keputusan sepihak tersebut. Tetap pantau tagihan bulan depan dan laporkan jika ada kejanggalan baru.
October 5, 2016
Tolak Tambahan Pungutan "Biaya Kelangkaan Air" di Kalibata City. Gelar Audit Eksternal -Independen
Final supporters
Belum berlalu gempita kemerdekaan 17 Agustus dirayakan bersama, namun keceriaan perayaan seperti tidak dirasakan warga Kalibata City (Kalibata Residences, Regency, dan Green Palace). Warga sudah lama dijadikan obyek pungutan semena-mena oleh pihak Badan Pengelola (BP)/Pengembang Kalibata City.
Berbagai perbaikan pengelolaan dan hunian yang dituntut oleh warga tidak ada yang membuahkan hasil. Banyak protes atas keputusan sepihak seperti kenaikan iuran lingkungan juga diabaikan. Alih-alih, pada Selasa 23 Agustus 2016, warga kembali diresahkan oleh keputusan sepihak Badan Pengelola yang membebankan biaya tambahan ‘kelangkaan air’ pada warga. Keputusan yang dikirimkan via blast sms serta ditempel di lobby menyebutkan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA sebagai alasan pungutan tambahan. Kita sebetulnya sudah lama mengetahui bahwa kebutuhan air bersih di Kalibata City (termasuk Kalibata Residences, Regency, dan Green Palace) juga dipasok oleh mobil tanki. Namun sayangnya BP tidak pernah membuka komunikasi tentang pengelolaanya.
Yang terjadi saat ini adalah informasi yang amat timpang. Tidak ada informasi tentang berapa penggunaan untuk hunian/unit, kios, mall serta fasos- fasum. Apa saja komponen biaya kelangkaan air? Siapa saja yang harus menanggung? Apakah warga penghuni yang menanggung beban tambahan konsumsi air oleh mall dan aktivitas komersial?
Klaim dari Badan Pengelola bahwa pembebanan ini berdasar periode pemakaian Januari 2015 sampai Juli 2016, dan baru ditagihkan di September 2016 – sungguh mengada – ada. Ini berarti tagihan mundur 20 bulan. Atas dasar apa pengelola mengenakan biaya kelangkaan air berlaku surut? Jangankan memperoleh persetujuan warga, bahkan upaya dialog pun sama sekali tak ada. Alur keputusannya sangat sepihak dan pemilik semata hanya dianggap sebagai tenant.
Kejadian sebelumnya, saat tarif IPL naik, alasan BP adalah karena biaya air. Dan sekarang alasan “biaya kelangkaan air” juga yang dipakai untuk mengutip pungutan lagi. Informasi laporan keuangan yang ditempel di lobby pun dibuat sekenanya, lebih mirip catatan parkir okem pasar. Tak pelak lagi, hal ini terjadi karena salah urus oleh Badan Pengelola.
Sangatlah tidak adil apabila konsekuensi sepenuhnya dibebankan semata ke warga.
Belum lepas dari ingatan warga, beberapa bulan sebelumnya (sepanjang Januari - Maret 2015) saat warga ramai –ramai keberatan atas kenaikan tarif IPL, yang juga dinaikkan seenaknya, Badan Pengelola mengerahkan preman dan bahkan K-9 untuk mengintimidasi warga. Pembebanan pungutan tambahan ‘kelangkan air’ ini adalah rentetan dari bentuk kesemana – mena luar biasa dari Badan Pengelola terhadap warga pemilik dan penghuni Kalibata City. Di peradaban modern tahun 2016 masih terang – terangan kita melihat proses pengambilan keputusan atas hajat hidup banyak warga, yang melecehkan akal sehat. Bentuk kezaliman yang nyaris sempurna
P3SRS versi pengembang
Pengumuman pengenaan biaya ini ternyata mendapat “cap persetujuan” dari P3SRS bentukan Badan Pengelola/Pengembang. Adanya P3SRS bentukan pengembang ini selain melenceng dari peran dasarnya juga dibuat semata melayani kepentingan pendek Badan Pengelola/Pengembang. Konflik kepentingan sangat tinggi dan ini melanggar UU20/2011 dan Permen PUPR No 15 tahun 2007.
‘Inisiatif’ Badan Pengelola menandakan bahwa warga - pemilik unit dan penghuni - sejatinya hanya dianggap sebagai mesin atm.
Apa dan Bagaimana Tindakan Ke Depannya?
“Ketidak-adilan di satu tempat merupakan ancaman bagi keadilan dimana saja tempat.”-Martin Luther King Jr.
Berdiam diri jelas bukan pilihan.
Permasalahan biaya kelangkaan air ini hanyalah puncak gunung es dari setumpuk masalah di Kalibata City: ketidakjelasan dan cenderung tidak terbitnya sertipikat bahkan setelah 5 tahun lebih ditekennya PPJB, kenaikan Iuran lingkungan yang juga sepihak dan tak rasional, dirampasnya area fasos, lahan bermain anak yang menghilang, IPAL yang terancam dicabut ijinnya, keselamatan lift yang diragukan, praktek prostitusi dan sebagainya hanyalah sekelumit dari gunung masalah yang ada. Ini terjadi akibat kombinasi dari salah urus , tidak adanya itikad baik serta Badan Pengelola yang jauh dari berkompeten.
Sudah saatnya mengatakan cukup. Ini mesti dihentikan. Mari kita bongkar proses yang tak bermartabat ini dan katakan tidak pada kesewenang-wenangan. Tidak pada eksploitasi dan perlakuan sapi perahan.
Mari bersama satukan langkah, sinergikan tindakan. Sekarang saatnya niat baik dan akal sehat mendapat kesempatan. Ini momennya akuntablitas dan transparansi dikedepankan atas pembodohan dan eksploitasi massal yang dilakukan oleh Badan Pengelola.
Kami warga pemilik dan penghuni Kalibata City menolak pungutan tambahan ‘kelangkaan air’ dan menuntut adanya audit independen secara eksternal tentang pengelolaan dana yang dipungut dari warga, termasuk di dalam nya dana IPL, listrik dan pengelolaan parkir
Sekarang saatnya bergerak. Bersama. Mari bergabung untuk tindakan secara kolektif bersama P3SRS dari “Dari, Oleh dan Untuk Warga” yang diketuai Bapak Ade Tedjo Sukmono
Petisi ini bertujuan sebagai dukungan moral dan gerakan penolakan atas rencana pungutan tambahan biaya kelangkaan air . Kami mengundang warga , baik pemilik maupun penghuni, untuk bersama mendukung petisi ini.
Updates
Reached 500 supporters
August 25, 2016
Reached 100 supporters
August 24, 2016
August 23, 2016
Kami butuh dorongan terakhir untuk menyentuh target lima ratus tanda tangan sebelum mendesak pihak pengelola. Kirimkan tautan petisi ini ke grup WhatsApp warga Kalibata City sekarang juga.
August 21, 2016
We are approaching one hundred signatures and need to hit this milestone before we demand a meeting with the building management. Post the link on your social media accounts now to help us build the pressure.
461 Comments
Kami warga pemilik dan penghuni Kalibata City menolak pungutan tambahan ‘kelangkaan air’ dan menuntut adanya audit independen secara eksternal tentang pengelolaan dana yang dipungut dari warga, termasuk di dalam nya dana IPL, listrik dan pengelolaan parkir
Ini bentuk penipuan bdn_pengelola, kriminal...mohon aparat jg turun tangan..baca ini : http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/24/20295431/palyja.sebut.pasokan.air.ke.kalibata.city.normal.dan.harga.tak.naik?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
saya keberatan dengan biaya kelangkaan air dari mana kami tau kalau air langka? dan ga masuk akal kalau kelangkaan dr tahun 2015 baru ditagihkan 2016 menurut saya terlalu mengada ngada. perlu auditor dr luar yg kompeten.
BP/developer KalCit hanya pandai meminta hak saja. Sementara melalaikan kewajiban utk memproses AJB dan menerbitkan sertifikat. Tanpa sertifikat maka pemilik/penghuni akan selalu jadi sapi perah developer/pengelola. TOLAK biaya kelangkaan air dan tegakkan keadilan.
Harus ada perlawanan hukum. Beban Air berlebih karena kebutuhan mall dibebankan ke pemilik rusunami. Dan anehnya berlaku surut. dalam penentuan pemilihan transportasi air dengan menggunakan truk juga tidak ada persetujuan warga.
Kelangkaan air disebabkan kesalahan pengembang, saya menolak adanya pungutan biaya kelangkaan air
Mendukung 100% audit eksternal
Share this petition
Share this petition to help it reach more people.
Your share link
Couldn't copy automatically. Long-press to copy:
Badan Pengelola akhirnya membatalkan pungutan biaya kelangkaan air setelah kita menekan mereka habis-habisan. Kemenangan ini milik kita semua yang menolak bungkam atas keputusan sepihak tersebut. Tetap pantau tagihan bulan depan dan laporkan jika ada kejanggalan baru.
October 5, 2016
Tolak Tambahan Pungutan "Biaya Kelangkaan Air" di Kalibata City. Gelar Audit Eksternal -Independen
Final supporters
Belum berlalu gempita kemerdekaan 17 Agustus dirayakan bersama, namun keceriaan perayaan seperti tidak dirasakan warga Kalibata City (Kalibata Residences, Regency, dan Green Palace). Warga sudah lama dijadikan obyek pungutan semena-mena oleh pihak Badan Pengelola (BP)/Pengembang Kalibata City.
Berbagai perbaikan pengelolaan dan hunian yang dituntut oleh warga tidak ada yang membuahkan hasil. Banyak protes atas keputusan sepihak seperti kenaikan iuran lingkungan juga diabaikan. Alih-alih, pada Selasa 23 Agustus 2016, warga kembali diresahkan oleh keputusan sepihak Badan Pengelola yang membebankan biaya tambahan ‘kelangkaan air’ pada warga. Keputusan yang dikirimkan via blast sms serta ditempel di lobby menyebutkan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA sebagai alasan pungutan tambahan. Kita sebetulnya sudah lama mengetahui bahwa kebutuhan air bersih di Kalibata City (termasuk Kalibata Residences, Regency, dan Green Palace) juga dipasok oleh mobil tanki. Namun sayangnya BP tidak pernah membuka komunikasi tentang pengelolaanya.
Yang terjadi saat ini adalah informasi yang amat timpang. Tidak ada informasi tentang berapa penggunaan untuk hunian/unit, kios, mall serta fasos- fasum. Apa saja komponen biaya kelangkaan air? Siapa saja yang harus menanggung? Apakah warga penghuni yang menanggung beban tambahan konsumsi air oleh mall dan aktivitas komersial?
Klaim dari Badan Pengelola bahwa pembebanan ini berdasar periode pemakaian Januari 2015 sampai Juli 2016, dan baru ditagihkan di September 2016 – sungguh mengada – ada. Ini berarti tagihan mundur 20 bulan. Atas dasar apa pengelola mengenakan biaya kelangkaan air berlaku surut? Jangankan memperoleh persetujuan warga, bahkan upaya dialog pun sama sekali tak ada. Alur keputusannya sangat sepihak dan pemilik semata hanya dianggap sebagai tenant.
Kejadian sebelumnya, saat tarif IPL naik, alasan BP adalah karena biaya air. Dan sekarang alasan “biaya kelangkaan air” juga yang dipakai untuk mengutip pungutan lagi. Informasi laporan keuangan yang ditempel di lobby pun dibuat sekenanya, lebih mirip catatan parkir okem pasar. Tak pelak lagi, hal ini terjadi karena salah urus oleh Badan Pengelola.
Sangatlah tidak adil apabila konsekuensi sepenuhnya dibebankan semata ke warga.
Belum lepas dari ingatan warga, beberapa bulan sebelumnya (sepanjang Januari - Maret 2015) saat warga ramai –ramai keberatan atas kenaikan tarif IPL, yang juga dinaikkan seenaknya, Badan Pengelola mengerahkan preman dan bahkan K-9 untuk mengintimidasi warga. Pembebanan pungutan tambahan ‘kelangkan air’ ini adalah rentetan dari bentuk kesemana – mena luar biasa dari Badan Pengelola terhadap warga pemilik dan penghuni Kalibata City. Di peradaban modern tahun 2016 masih terang – terangan kita melihat proses pengambilan keputusan atas hajat hidup banyak warga, yang melecehkan akal sehat. Bentuk kezaliman yang nyaris sempurna
P3SRS versi pengembang
Pengumuman pengenaan biaya ini ternyata mendapat “cap persetujuan” dari P3SRS bentukan Badan Pengelola/Pengembang. Adanya P3SRS bentukan pengembang ini selain melenceng dari peran dasarnya juga dibuat semata melayani kepentingan pendek Badan Pengelola/Pengembang. Konflik kepentingan sangat tinggi dan ini melanggar UU20/2011 dan Permen PUPR No 15 tahun 2007.
‘Inisiatif’ Badan Pengelola menandakan bahwa warga - pemilik unit dan penghuni - sejatinya hanya dianggap sebagai mesin atm.
Apa dan Bagaimana Tindakan Ke Depannya?
“Ketidak-adilan di satu tempat merupakan ancaman bagi keadilan dimana saja tempat.”-Martin Luther King Jr.
Berdiam diri jelas bukan pilihan.
Permasalahan biaya kelangkaan air ini hanyalah puncak gunung es dari setumpuk masalah di Kalibata City: ketidakjelasan dan cenderung tidak terbitnya sertipikat bahkan setelah 5 tahun lebih ditekennya PPJB, kenaikan Iuran lingkungan yang juga sepihak dan tak rasional, dirampasnya area fasos, lahan bermain anak yang menghilang, IPAL yang terancam dicabut ijinnya, keselamatan lift yang diragukan, praktek prostitusi dan sebagainya hanyalah sekelumit dari gunung masalah yang ada. Ini terjadi akibat kombinasi dari salah urus , tidak adanya itikad baik serta Badan Pengelola yang jauh dari berkompeten.
Sudah saatnya mengatakan cukup. Ini mesti dihentikan. Mari kita bongkar proses yang tak bermartabat ini dan katakan tidak pada kesewenang-wenangan. Tidak pada eksploitasi dan perlakuan sapi perahan.
Mari bersama satukan langkah, sinergikan tindakan. Sekarang saatnya niat baik dan akal sehat mendapat kesempatan. Ini momennya akuntablitas dan transparansi dikedepankan atas pembodohan dan eksploitasi massal yang dilakukan oleh Badan Pengelola.
Kami warga pemilik dan penghuni Kalibata City menolak pungutan tambahan ‘kelangkaan air’ dan menuntut adanya audit independen secara eksternal tentang pengelolaan dana yang dipungut dari warga, termasuk di dalam nya dana IPL, listrik dan pengelolaan parkir
Sekarang saatnya bergerak. Bersama. Mari bergabung untuk tindakan secara kolektif bersama P3SRS dari “Dari, Oleh dan Untuk Warga” yang diketuai Bapak Ade Tedjo Sukmono
Petisi ini bertujuan sebagai dukungan moral dan gerakan penolakan atas rencana pungutan tambahan biaya kelangkaan air . Kami mengundang warga , baik pemilik maupun penghuni, untuk bersama mendukung petisi ini.
Updates
Reached 500 supporters
August 25, 2016
Reached 100 supporters
August 24, 2016
August 23, 2016
Kami butuh dorongan terakhir untuk menyentuh target lima ratus tanda tangan sebelum mendesak pihak pengelola. Kirimkan tautan petisi ini ke grup WhatsApp warga Kalibata City sekarang juga.
August 21, 2016
We are approaching one hundred signatures and need to hit this milestone before we demand a meeting with the building management. Post the link on your social media accounts now to help us build the pressure.
461 Comments
Kenaikan tarif kelangkaan air yang diberlakukan mundur sejak Januari 2015 hingga sekarang September 2016 adalah tindakan sewenang wenang dan tidak berdasar akal sehat serta prinsip2 akuntansi yang benar. Untuk itu harus ditolak, aturan dibatalkan.
Kami warga pemilik dan penghuni Kalibata City menolak pungutan tambahan ‘kelangkaan air’ dan menuntut adanya audit independen secara eksternal tentang pengelolaan dana yang dipungut dari warga, termasuk di dalam nya dana IPL, listrik dan pengelolaan parkir
Ini bentuk penipuan bdn_pengelola, kriminal...mohon aparat jg turun tangan..baca ini : http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/24/20295431/palyja.sebut.pasokan.air.ke.kalibata.city.normal.dan.harga.tak.naik?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
saya keberatan dengan biaya kelangkaan air dari mana kami tau kalau air langka? dan ga masuk akal kalau kelangkaan dr tahun 2015 baru ditagihkan 2016 menurut saya terlalu mengada ngada. perlu auditor dr luar yg kompeten.
BP/developer KalCit hanya pandai meminta hak saja. Sementara melalaikan kewajiban utk memproses AJB dan menerbitkan sertifikat. Tanpa sertifikat maka pemilik/penghuni akan selalu jadi sapi perah developer/pengelola. TOLAK biaya kelangkaan air dan tegakkan keadilan.
Harus ada perlawanan hukum. Beban Air berlebih karena kebutuhan mall dibebankan ke pemilik rusunami. Dan anehnya berlaku surut. dalam penentuan pemilihan transportasi air dengan menggunakan truk juga tidak ada persetujuan warga.
Kelangkaan air disebabkan kesalahan pengembang, saya menolak adanya pungutan biaya kelangkaan air
Mendukung 100% audit eksternal
Share this petition
Share this petition to help it reach more people.
Your share link
Couldn't copy automatically. Long-press to copy:
Petitions like this
Other petitions you might want to support
This petition won.
Scan to share
Anyone who scans this can sign the petition.
Kenaikan tarif kelangkaan air yang diberlakukan mundur sejak Januari 2015 hingga sekarang September 2016 adalah tindakan sewenang wenang dan tidak berdasar akal sehat serta prinsip2 akuntansi yang benar. Untuk itu harus ditolak, aturan dibatalkan.